PENERAPAN NEW MEDIA DALAM ASPEK PEMERINTAHAN

Penggunaan teknologi yang terus merambah dalam berbagai aspek salah satunya dalam aspek pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan E-government. Apa itu e-government?

Definisi (World Bank) :

E-government  adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.

Dari definisi diatas bahwa penggunaan e-government  terdapat istilah transformasi hubungan dengan bentuk baru yakni  G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises) dan G2G (Government to Government – Inter Agency Relationship).

Tujuan e-government

1. Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta kesatuan dan persatuan.
2. Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi
3. Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timabal balik.

Manfaat e-government

1. Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan clean government
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global
6. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.
8. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapan e-government  salah satunya dengan menggunakan media Internet yang penggunaanya dibagi dalam beberapa domain sesuai dengan peruntukanya. Namun, kali ini yang dibahas hanya domain pemerintahan.

Pada awalnya domain yang digunakan oleh sebuah pemerintahan yakni .gov akan tetapi menurut  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, penggunaan domain .gov dirubah menjadi go.id.

Menurut panduan dari KOMINFO (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah

daerah :

1.    Selayang Pandang.

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaaan Pemda bersangkutan (sejarah, moto, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi)

2.    Pemerintahan Daerah

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemda bersangkutan (eksekutif, legislative) beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya

3.    Geografi

Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, social dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeric atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya

4.    Peta Wilayah dan Sumberdaya

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna.

5.    Peraturan/Kebijakan Daerah

Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas.

6.    Buku Tamu

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemda bersangkutan.

Dalam penerapan E-government  tentu terdapat berbagai isu masalah baik secara infrastruktur, SDM, dan lain sebagainya. Namun sebagai generasi penerus kita diharapkan bisa membuat penerapan e-government  lebih memadai.

Sumber :

http://jambiprov.go.id/images/hukum/2114permen-kominfo-no-28.pdf

http://fitria_okta.staff.gunadarma.ac.id

http://liapsa.staff.gunadarma.ac.id